KENDARI — Puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Cabang Kendari menggelar aksi unjuk rasa menuntut penghentian dugaan pembabatan hutan mangrove yang dilakukan untuk pembangunan rumah pribadi Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka.
Aksi yang berlangsung di tengah guyuran hujan deras pada Kamis, 4 Desember 2025, sekitar pukul 12.30 WITA, di depan Kantor DPRD Sultra, diwarnai kekecewaan lantaran tidak satu pun anggota dewan yang menemui massa.
Koordinator Lapangan, Gito Roles, mengecam keras aktivitas pembukaan lahan di kawasan pesisir tersebut.
Ia menegaskan bahwa pembabatan hutan mangrove merupakan tindakan merusak lingkungan yang melanggar aturan perlindungan ekosistem.
“Mangrove adalah kawasan lindung yang tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan pribadi, terlebih oleh pejabat publik. Kami menolak keras pembabatan mangrove untuk pembangunan rumah pribadi. Ini bentuk penyalahgunaan kewenangan dan ancaman serius bagi ekosistem pesisir Kendari,” tegas Gito di hadapan massa aksi.
Massa sempat mencoba merangsek masuk ke halaman Gedung DPRD Sultra untuk meminta audiensi, namun dihadang oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berjaga.
Gerbang utama kantor dewan ditutup rapat, dan hingga aksi berakhir, para legislator memilih bungkam dan tidak keluar menemui peserta aksi.
“Kami datang untuk berdialog, bukan membuat keributan. Tetapi DPRD justru menutup diri dan tidak menunjukkan sikap representatif sebagai wakil rakyat,” ujar Gito, menyatakan kekecewaannya.
Diketahui, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka diduga membabat sekitar 3 hektare hutan mangrove di Jalan Malaka, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari.
Lokasi tersebut kini telah dipagari seng, dan proses perataan serta penimbunan dilaporkan telah berlangsung sekitar tiga bulan.
Aksi HMI MPO Kendari ini menjadi sorotan karena menyinggung isu lingkungan sensitif yang melibatkan dugaan pejabat publik dalam merusak kawasan lindung, sementara lembaga legislatif sebagai wakil rakyat terkesan absen.
Hingga berita ini diterbitkan, pewarta media ini masih berusaha mendapatkan hak jawab dari Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka.
Penulis : Amin & Eros
Editor : Agus Setiawan
