Kendari, Sulawesi Tenggara – Ketua Gerakan Pemuda Al Washliyah Sulawesi Tenggara (GPA Sultra), Muhammad Ikhsan Saranani, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dalam melakukan pemeriksaan dokumen atau penggeledahan kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
Menurut Ikhsan, langkah Kejagung tersebut sudah sangat tepat mengingat Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi dengan aktivitas penambangan nikel yang sangat besar dan luas, yang berpotensi memunculkan kesalahan teknis administrasi di lapangan.
Ikhsan Saranani menyoroti maraknya unjuk rasa yang terjadi hampir setiap hari di Polda, Kejati, Dinas Kehutanan, dan Kantor Gubernur Sultra beberapa tahun terakhir.
Semua demo tersebut, katanya, memiliki isu yang sama, yakni terkait aktivitas pelanggaran penambangan ilegal yang dilakukan oleh oknum perusahaan yang tidak bertanggung jawab di hampir seluruh wilayah provinsi Sulawesi Tenggara.
Sebagai contoh, Ikhsan mengambil kasus PT SBP (Sumber Bumi Putra) di Kabupaten Konawe Utara yang diduga melakukan aktivitas penambangan di luar izin IPPKH.
“Ini peran penting APH sangatlah dibutuhkan, jangan sampai mengakibatkan kemarahan masyarakat, karena disebabkan lemahnya penegakan hukum di negara kita ini,” tegasnya.
Ikhsan menambahkan bahwa kasus PT SBP hanyalah salah satu contoh. Masih banyak kasus penambangan yang menyalahi aturan izin, khususnya di Kabupaten Konawe Utara dan beberapa kabupaten lain di Sultra.
Oleh karena itu, ia menekankan perlunya peran besar Presiden Prabowo Subianto sebagai panglima tertinggi negara untuk menekan dan mempertegas komitmennya dalam memberantas korupsi, mafia tambang nikel, mafia tambang emas, mafia tambang batubara, mafia kawasan sawit, mafia Pertamina, dan mafia judi online.
Ketua GPA Sultra ini berharap Kejaksaan Agung RI benar-benar fokus memberantas para mafia tambang tersebut. Ia bahkan mendesak Kejagung untuk segera memeriksa para petinggi perusahaan dan oknum yang terlibat.
“Jika terbukti bersalah, segera lakukan penahanan dan memberikan sanksi denda kerugian negara,” pintanya.
Ikhsan Saranani juga berpesan khusus kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa saat ini banyak masyarakat Indonesia yang kecewa terkait penegakan hukum yang tidak adil antara masyarakat dan pengusaha, serta antara rakyat miskin dan kaya (konglomerat).
Ia menilai demo yang terjadi di Jakarta beberapa waktu lalu merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan yang kurang responsif terhadap permasalahan yang ada.
Meski demikian, Ketua GPA Sultra Muhammad Ikhsan Saranani berkomitmen untuk senantiasa mendukung program pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, dalam membangun Astacita dan ketahanan pangan.
Editor : Agus Setiawan
