**Penulis: Najwa Maulida Amran – Pemerhati Lingkungan
Krisis ekologis di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara, telah mencapai titik kritis akibat aktivitas pertambangan nikel yang masif, dengan deforestasi mencapai 3.374 hektar hutan sejak 2001 hingga 2022, termasuk 24 hektar hutan lindung, serta pencemaran laut oleh logam berat seperti nikel dan kadmium
Pulau seluas 891 kilometer persegi ini, di mana 73% wilayahnya atau sekitar 650 kilometer persegi, telah dialokasikan untuk tambang, melanggar UU No.1 tahun 2014 tentang pengelolaan pulau-pulau kecil yang melanggar eksploitasi di pulau dibawah 2.000 kilometer persegi.
Kondisi ini tidak hanya menghancurkan ekosistem, tetapi juga mengancam kehidupan suku Bajo dan Moronene, sehingga merawat lingkungan menjadi panggilan islami.
Beberapa aktivitas perusahaan, menjadi penyumbang utama kerusakan, ada perusahaan yang menggunduli 641 hektar hutan dan 295 hektar hutan lindung dalam tiga tahun terakhir, menghilangkan sumber air utama penduduk.
Limbah tambang mengalir ke laut, membunuh terumbu karang dan mencemari perairan di sekitar pemukiman suku bajo, yang menyebabkan penyakit kulit seperti gatal-gatal yang terkena pada penduduk sekitar pesisir laut dan anak-anak, bahkan kematian tiga anak bajo di desa pesisir Baliara yang terjadi pada tahun 2025.
Pantai kabaena selatan, tampak berwarna kemerahan akibat dugaan limbah salah satu perusahaan yang memicu banjir dan kerusakan pertanian, sementara 82% masyarakat mengalami penurunan pendapatan dratis dari Rp 1 juta menjadi Rp 15.000 per hari.
Di dataran tinggi pulau Kabaena, yang merupakan hostpot keanekaragaman hayati dengan spesies endemik seperti anoa, monyet hitam sulawesi, dan juga kus-kus lereng curam seluas 20.621 hektar, kini terancam akibat deforestasi.
Nelayan bajo harus melaut hingga 20 km dengan biaya bahan bakar 10 kali lipat hanya untuk tangkapan 2-3 kg ikan. Sementara suku moronene, kehilangan lahan perkebunan kacang mete dan kopi yang menjadi tidak subur.
Krisis ini diperburuk jaringan korupsi terkait penerbitan IUP sebelum 2012, termasuk keterlibatan pejabat di Sulawesi Tenggara.
Islam menempatkan manusia sebagai khalifah fill ardhi (QS. Al-Baqarah; 30), bertanggung jawab memelihara bumi dengan prinsip Mizan (keseimbangan, QS.Ar- Rahman; 7-9).
Rasulullah SAW bersabda, ”Jika kiamat datang sementara salah seorang di antara kalian memegang bibit pohon, maka tanamlah bibit itu”, menekankan aksi nyata meski di akhir zaman, relevan bagi Kabaena yang hutan lindungnya dirusak tambang.
Merawat lingkungan menjadi ibadah, karena menjaga ciptaan Allah, menghindari fasad fill ardhi (kerusakan di bumi, QS.Ar-Rum; 41) yang kini nyata dipencemaran sungai dan laut kabaena.
Prinsip ini, mendesak umat islam di Kabaena untuk menolak eksploitasi berlebih, sebagaimana hadist tentang membersihkan lingkungan sebagai sebagian iman, sambil mendukung good mining practice yang menjamin kelestarian.
Dengan demikian, menjaga hutan lindung dan laut bersih bukan sekedar ekologis, tapi wujud taqwa yang mendatangkan rahmat Allah.
Di tengah ambang kehancuran Pulau Kabaena dari hutan gundul hingga laut beracun merawat lingkungann adalah jihad fisabilillah melawan kerusakan yang disebabkan israf indutri tambang.
Umat Islam Sulawesi Tenggara, khususnya di Bombana, harus satukan suara tuntut penegakan hukum terhadap beberapa perusahaan pertambangan di dalamnya. Sambil tanam pohon ribuan DAS Pulau Kabaena untuk pulihkan sumber air.
Dengan mengamalkan ajaran Rasulullah tentang kebersihan separuh iman, Pulau Kabaena bisa bangkit sebagai model harmoni islam ekologi, menjaga nikmat allah untuk generasi mendatang.**
