BERITA INDONESIA – Pemerintah Kota Kendari di bawah kepemimpinan Wali Kota dr. Hj. Siska Karina Imran mempertegas komitmennya dalam sektor kesehatan.
Tidak tanggung-tanggung, anggaran sebesar Rp10 miliar dialokasikan untuk menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Wali Kota Siska Karina Imran memberikan instruksi keras kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Kendari untuk mengutamakan keselamatan nyawa pasien di atas urusan administrasi.
Dalam penegasannya, Wali Kota menyatakan bahwa setiap warga yang datang dalam kondisi sakit wajib segera mendapatkan tindakan medis.
Isu klasik seperti BPJS yang belum aktif, tunggakan iuran, hingga kendala berkas administrasi tidak boleh lagi menjadi alasan penolakan pasien.
“Profesionalisme tenaga kesehatan dan keselamatan pasien adalah prioritas utama. Tidak boleh ada penolakan. Urusan administrasi dan aktivasi BPJS dapat diselesaikan setelah pasien mendapatkan layanan,” tegas dr. Siska.
Komitmen ini dibuktikan dengan kenaikan alokasi anggaran jaminan kesehatan. Pada tahun 2024, anggaran tercatat sebesar Rp8 miliar, kemudian ditingkatkan menjadi Rp10 miliar pada 2025, dan akan kembali dialokasikan sebesar Rp10 miliar pada 2026.
Langkah ini juga berdampak signifikan pada angka Universal Health Coverage (UHC) Kota Kendari yang kini menyentuh angka 99 persen, naik dari tahun sebelumnya yang berada di angka 98 persen.
Kebijakan ini tidak hanya melindungi warga ber-KTP Kendari, tetapi juga memberikan jaminan bagi masyarakat dari seluruh wilayah Sulawesi Tenggara yang membutuhkan pertolongan medis di Ibu Kota Provinsi.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kendari, Rinaldi Wibisono, memberikan apresiasi tinggi atas kolaborasi nyata Pemkot Kendari. Ia menjelaskan bahwa skema anggaran ini sangat membantu masyarakat kurang mampu.
“Dengan dukungan anggaran dari Pemerintah Kota, masyarakat yang didaftarkan kepesertaannya bisa langsung aktif saat itu juga, tanpa perlu menunggu masa aktivasi 14 hari atau bulan berikutnya. Ini adalah solusi nyata bagi warga yang membutuhkan penanganan darurat,” kata Rinaldi.
Melalui sinergi antara Pemkot dan BPJS Kesehatan, Kota Kendari kini menjadi garda terdepan dalam penjaminan layanan kesehatan nasional di wilayah Sulawesi Tenggara.
Pemerintah berharap kebijakan ini dapat menghilangkan rasa khawatir masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia, sehingga terwujud tatanan masyarakat yang lebih sehat dan berkeadilan.
Editor : Agus Setiawan
