KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan komitmennya untuk memperkuat budaya antikorupsi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas.
Penegasan ini disampaikan saat menghadiri kegiatan Road to Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Kendari di Lapangan Upacara Balai Kota Kendari, Kamis (4/12/2025).
Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, diwakili oleh Wakil Gubernur Ir. Hugua, M.Ling., yang hadir dan memberikan sambutan. Dalam acara bertema “Satukan Aksi Basmi Korupsi” itu, Wagub Hugua menekankan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi memerlukan peran aktif dan sinergi dari seluruh elemen masyarakat.
“Peringatan Road to Hakordia menjadi pengingat bahwa membangun pemerintahan yang bersih tidak bisa dilakukan pemerintah saja. Dibutuhkan sinergi seluruh elemen masyarakat agar pelayanan publik semakin transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujar Wagub Hugua.
Wagub juga menyampaikan apresiasi khusus kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, khususnya tim Bidang Koordinasi dan Supervisi serta Direktorat Wilayah IV, atas pendampingan dan supervisi yang berkelanjutan kepada pemerintah daerah.
“Kami berterima kasih kepada KPK RI yang selalu hadir memberikan arahan dan pengawasan sehingga tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tenggara dapat berjalan lebih baik. Komitmen ini akan terus kami jaga demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” tambahnya.
Sementara itu, Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Agung Yudha Wibowo, menegaskan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi sangat bergantung pada partisipasi aktif semua elemen masyarakat, yang didukung oleh komitmen nyata dari pemerintah.
“Melalui peringatan Hakordia ini, kita perlu mengubah paradigma bahwa pencegahan korupsi melalui pendidikan dan upaya preventif adalah langkah fundamental,” jelasnya.
Kegiatan Road to Hakordia 2025 di Kendari tidak hanya menjadi ajang penegasan komitmen, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik, sekaligus mendorong kesadaran masyarakat untuk aktif mengawasi pelayanan publik dan mencegah praktik korupsi di lingkungan sekitar.
Editor : Agus Setiawan
