KENDARI – Ketua Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) Provinsi Sulawesi Tenggara, Muh Ikhsan Saranani, angkat bicara mengenai dinamika kebangsaan saat ini, khususnya terkait santernya isu desakan reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Ikhsan menilai, narasi reformasi yang hanya dipojokkan kepada institusi Polri terkesan terlalu sentimentil.
Menurutnya, isu ini jika tidak didudukkan secara proporsional justru berpotensi melemahkan pandangan masyarakat terhadap penegakan hukum, terutama bagi publik yang belum memahami utuh dinamika yang terjadi.
“Hari ini kita tidak boleh dan tidak bisa berbicara sekadar lewat forum diskusi terbatas saja untuk membahas persoalan Polri. Harus didiskusikan hingga tingkat dialog terbuka di mana saja di seluruh Indonesia,” ujar Ikhsan, Sabtu (22/11/2025).
Lebih lanjut, Ikhsan menegaskan permintaannya kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, selaku panglima tertinggi negara.
Ia mendesak agar semangat reformasi birokrasi dan penegakan hukum tidak tebang pilih.
Jika Presiden ingin melakukan reformasi, Ikhsan meminta hal tersebut dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya menyasar Polri, tetapi juga mencakup seluruh institusi dan lembaga negara lainnya.
“Kami meminta kepada Presiden Prabowo Subianto, jika ingin melakukan reformasi, maka jangan hanya ditujukan kepada Polri saja. Namun harus kepada semua institusi lembaga negara lainnya seperti TNI, BIN, BAIS, Kejaksaan, Pengadilan, hingga sampai tingkat dinas-dinas di seluruh wilayah provinsi di Indonesia,” tegasnya.
Permintaan ini didasari oleh pengamatan GPA Sultra bahwa kekurangan dalam pelayanan publik dan penanganan kasus tidak hanya monopoli satu institusi.
Menurut Ikhsan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki keluhan terhadap hampir semua lembaga negara yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak.
“Kondisinya hari ini, jika kita melihat dengan jernih, bukan hanya lembaga Polri saja yang memiliki kekurangan. Hampir semua lembaga negara lainnya juga memiliki catatan terkait penanganan kasus dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Ikhsan.
Penulis : Agus Setiawan
