KENDARI – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Tenggara mendapat apresiasi tinggi dari Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M.Ling., usai meninjau langsung dua lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Kendari pada Senin (29/9/2025).
Secara khusus, Dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Markas Komando Satuan Brimob (Makosat Brimob) Polda Sultra menjadi sorotan karena dinilai telah memenuhi standar ideal.
Dalam kunjungannya ke Makosat Brimob, Wakil Gubernur Hugua meninjau secara detail fasilitas dapur, mulai dari ruang pengolahan, penyimpanan bahan makanan, dapur utama, hingga mekanisme distribusi makanan ke mobil pengantar.
Ia menyatakan kepuasannya terhadap pengelolaan yang ada.
“Saya lihat ini keren, standar betul,” ujar Hugua. “Para pengelola dapur, termasuk pengusaha swasta dan ibu-ibu PKK, sudah bekerja sesuai standar. Program MBG ini adalah program nasional yang wajib kita sukseskan, tidak bisa ditawar.”
Hugua menegaskan bahwa dapur MBG di Makosat Brimob merupakan contoh ideal penerapan program MBG yang menjamin higienitas, keamanan pangan, dan mutu gizi makanan yang disajikan. Dapur tersebut dinilai telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan baik.
MBG: Bukan Sekadar Gizi, Tapi Motor Ekonomi Nasional
Lebih lanjut, Wakil Gubernur Sultra menjelaskan bahwa program MBG memiliki dampak multidimensi, tidak hanya berfokus pada aspek gizi, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat.
“Jangan hanya dilihat dari aspek gizi saja, tapi juga dari aspek ekonomi yang dampaknya luar biasa,” tegasnya.
Ia memproyeksikan, pada tahun 2025, dana program MBG yang beredar hingga tingkat kecamatan di Sultra akan mencapai sekitar Rp107 triliun, dan diproyeksikan meningkat menjadi sekitar Rp350 triliun ke depannya.
“Dana sebesar itu akan menstimulasi petani, nelayan, industri kreatif, hingga koperasi. Ini adalah revolusi peradaban, membangkitkan fundamental ekonomi bangsa kita dari akar rumput,” kata Hugua.
Komitmen dan Tantangan Pengawasan
Wakil Gubernur juga menyinggung manfaat langsung program ini, terutama dalam mengatasi masalah stunting.
Menurutnya, asupan gizi yang terjamin selama beberapa hari saja dapat membawa perubahan positif yang signifikan pada anak-anak.
Dalam konteks pengawasan, Hugua menekankan pentingnya koordinasi yang erat antarlevel pemerintahan, mengingat standar kapasitas dapur MBG berbeda-beda antarwilayah.
Setiap dapur MBG, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta, seperti Rumah Dapur SPPG Tunggala yang juga dikunjungi, wajib mematuhi standar sanitasi dan memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS).
Menanggapi kasus keracunan makanan yang sempat terjadi di Buton, Hugua menyebutnya sebagai pembelajaran.
“Keracunan di Buton itu terjadi karena faktor teknis. Itu pengalaman kecil yang harus kita jadikan pelajaran agar ke depan lebih baik,” jelasnya, sembari menegaskan bahwa pengawasan ketat dan penerapan SOP harus menjadi acuan utama.
Kunjungan ini merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Sultra dalam mengawal dan memastikan program prioritas nasional ini berjalan sukses.
“Ini bukan sekadar teori. Hari ini saya turun langsung untuk memastikan kenyataan di lapangan. Saya yakin, dengan koordinasi yang baik, program ini akan berkembang pesat dan mulai menunjukkan hasil nyata pada 2026,” tutup Ir. Hugua.
Editor : Agus Setiawan
