Berita Sultra – Pemerintah Kota Kendari secara resmi menggelar acara Road to Hakordia 2025 di Lapangan Upacara Balai Kota Kendari, Kamis (4/12/2025).
Kegiatan ini menjadi ajang konsolidasi untuk memperkuat sikap antikorupsi yang lebih membumi, dengan fokus utama pada implementasi nyata di lingkungan birokrasi dan masyarakat.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, selaku tuan rumah, menyampaikan pesan yang tegas dan lugas mengenai pentingnya integritas. Siska menekankan bahwa budaya antikorupsi tidak boleh hanya menjadi formalitas yang ditandatangani di awal jabatan.
“Korupsi itu bukan hanya mencederai hukum, tetapi merampas masa depan masyarakat. Budaya antikorupsi harus hadir dalam cara kita bekerja sehari-hari. Bukan slogan, tapi kebiasaan,” kata Wali Kota Siska Karina Imran.
Ia menambahkan bahwa Pemkot Kendari telah memulai langkah konkret dengan menata ulang cara kerja birokrasi agar lebih jujur dan transparan.
Langkah ini termasuk memperkuat sistem pelaporan dan pengawasan digital, sehingga masyarakat lebih mudah memantau dan melaporkan dugaan pelanggaran.
Hal ini diharapkan mampu membangun kepercayaan publik dan mendorong perubahan perilaku aparatur.
Acara ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, dan Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Agung Yudha Wibowo.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Hugua menyoroti dampak korupsi yang terasa langsung, mulai dari terhambatnya pembangunan hingga menurunnya kepercayaan publik.
Ia meminta perbaikan tata kelola, kerja kolaboratif, dan keterbukaan publik menjadi fokus utama.
Sementara itu, Agung Yudha Wibowo dari KPK menegaskan bahwa tantangan utama saat ini bukan lagi edukasi, melainkan keberanian untuk menghentikan praktik “korupsi kecil” yang sering dibiarkan.
“Kita sering bicara antikorupsi, tapi praktiknya tetap terjadi setiap hari. Yang diperlukan sekarang adalah implementasi, bukan slogan,” ungkap Agung, sambil menekankan bahwa area perencanaan dan penganggaran masih menjadi titik paling rentan di pemerintah daerah.
Sebagai penutup kegiatan dan bukti komitmen nyata, Pemkot Kendari menandatangani Nota Kesepahaman (NKS) dengan Kejaksaan Negeri Kendari dan Polres Kendari untuk penanganan pengaduan pemerintahan yang lebih cepat.
Selain itu, Pemkot Kendari juga meluncurkan dua sarana digital baru: Website Lapor Aparatur Penegak Hukum (APIP) dan Website Inspektorat Kota Kendari.
Kedua website ini dirancang untuk menjadi sarana pelaporan yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat, sejalan dengan komitmen Wali Kota Siska untuk memperkuat pengawasan digital dan transparansi publik.
Acara Road to Hakordia ditutup dengan pengumuman lomba poster digital antikorupsi dan pertunjukan teatrikal oleh pelajar SMPN 1 Kendari, menandakan bahwa upaya penanaman integritas harus dimulai sejak dini.
Editor : Agus Setiawan
