KENDARI – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, menegaskan pentingnya kolaborasi strategis antara lembaga pemerintah dan insan media guna membangun tata kelola informasi publik yang transparan dan edukatif.
Penegasan tersebut disampaikan Topan Sopuan dalam kegiatan silaturahmi dan tatap muka bersama jajaran media serta Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPD PPWI) Sultra, yang digelar di Sekret Solidarity Squad, Senin malam (27/10/2025).
Dalam kesempatan itu, Topan menyampaikan apresiasinya terhadap peran jurnalis dan organisasi kewartawanan yang telah menjadi mitra pemerintah dalam menyebarluaskan informasi pembangunan dan kebijakan publik secara objektif.
Menurutnya, keberadaan media memiliki posisi yang sangat strategis sebagai pilar keempat demokrasi dan pengawal kebijakan publik.
“Kami di Kemenkum Sultra terbuka untuk bersinergi dengan rekan-rekan media, terutama PPWI sebagai wadah profesional para pewarta warga. Melalui komunikasi yang baik, kita dapat menghadirkan pemberitaan yang membangun, edukatif, dan berimbang, demi memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah,” ungkap Topan Sopuan.
Ia menambahkan, fungsi publikasi yang dijalankan insan pers bukan hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi instrumen sosial untuk mengedukasi publik tentang hukum.
Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan literasi hukum masyarakat serta memperkuat kesadaran hukum di tingkat daerah.
Sementara itu, Ketua DPD PPWI Sultra, La Songo, menyambut baik ajakan sinergi tersebut.
Ia menilai kehadiran Kakanwil Kemenkum Sultra yang baru membawa semangat baru dalam membangun kemitraan antara Kemenkum dengan komunitas jurnalis di Sulawesi Tenggara.
“Kami dari PPWI Sultra siap mendukung seluruh program dan langkah Kakanwil dalam memperkuat sinergitas antara lembaga hukum dan media. Kegiatan malam ini menjadi momentum awal untuk mempererat hubungan kelembagaan yang saling melengkapi,” ujar La Songo.
La Songo juga berkomitmen bahwa PPWI Sultra akan terus mengawal informasi publik agar tetap sesuai dengan prinsip kode etik jurnalistik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Acara yang berlangsung hangat dan penuh keakraban ini turut dihadiri oleh sejumlah anggota PPWI, perwakilan media lokal, serta para pegiat informasi publik.
Para peserta saling bertukar pandangan terkait tantangan media di era digital, khususnya dalam upaya memperkuat literasi hukum masyarakat.
Mengakhiri pertemuan, Topan Sopuan menekankan bahwa sinergi antara pemerintah dan media merupakan bagian penting dari upaya membangun Sulawesi Tenggara yang lebih terbuka dan berintegritas.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan media. Kami mengajak seluruh insan pers untuk menjadi mitra strategis dalam menjaga nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan keterbukaan informasi publik,” tutupnya.
Pertemuan tersebut diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen bersama antara Kemenkum Sultra dan DPD PPWI Sultra untuk terus memperkuat kerja sama dalam bidang komunikasi publik dan pembangunan kesadaran hukum masyarakat.
Editor : Agus Setiawan
