Kendari, Sulawesi Tenggara – Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menanggapi serius keluhan para petani terkait infrastruktur jalan menuju kawasan persawahan di Amohalo, Kelurahan Baruga.
Komitmen ini disampaikan usai dirinya menghadiri panen raya dan penerimaan bantuan traktor dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada Rabu (7/10).
“Komitmen saya sudah berjanji tadi, insyaallah tahun depan kita akan aspal di sini,” ujar Wali Kota Siska Karina Imran.
Ia menjelaskan bahwa rencana pengaspalan jalan tersebut akan dimulai pada tahun 2026, mencakup panjang kurang lebih tiga kilometer.
Dukungan Pangan dan Revitalisasi Penggilingan Padi
Selain infrastruktur jalan, Wali Kota juga mengapresiasi kerja keras kelompok tani di Baruga dalam menjaga stabilisasi pasokan pangan.
Meskipun Kota Kendari tidak bisa mencapai swasembada pangan, upaya para petani dinilai mampu meminimalisir kekurangan pasokan.
“Saya sangat senang dengan semangat dari kelompok tani yang ada di Kelurahan Baruga ini, di Amoholo ini. Mudah-mudahan terus memajukan daerah melalui sistem pangan atau pertanian yang ada di Kota Kendari,” tambahnya.
Dalam upaya lebih lanjut menekan harga padi dan meningkatkan kemudahan bagi petani, Pemerintah Kota Kendari berencana untuk merevitalisasi aset penggilingan padi yang dimiliki.
“Kebetulan kita punya aset ya penggilingan yang mana ini sayang kalau tidak diefektifkan kembali. Sehingga masyarakat kita di kelompok tani di sini bisa lebih mudah, tidak perlu lagi menunggu jauh-jauh dari luar, sudah bisa langsung,” jelasnya.
Penanganan Sungai Amoholo yang Meluap
Terkait keluhan kelompok tani mengenai luapan Sungai Amoholo, Wali Kota Siska Karina Imran memastikan bahwa masalah tersebut sudah menjadi perhatian serius.
Ia menyebut bahwa penanganan luapan sungai yang memerlukan pembangunan tanggul tersebut telah diusulkan kepada pihak berwenang.
“Sebelum ada keluhan kami sudah mengatensi melalui Pemerintah Provinsi dan juga Balai Kementerian PU. Sudah dalam perhatian khusus, saat ini sedang lagi disusun formulanya karena itu masuk wilayah dari pertanggungjawaban dari Kementerian PU dan Pemerintah Provinsi,” pungkasnya.
Penulis : Agus Setiawan
