JAKARTA – Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) memberikan apresiasi tinggi kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) atas penanganan aksi unjuk rasa yang dinilai humanis, profesional, dan persuasif.
Apresiasi ini disampaikan setelah demonstrasi besar oleh OKP Cipayung Plus, Aliansi Ojek Online (Ojol), dan Aliansi Suara Rakyat (ASR) yang berlangsung aman dan tertib di Mapolda Sultra dan Gedung DPRD Sultra pada 1 September 2025.
Menurut PP GPI, keberhasilan ini tidak lepas dari kepemimpinan Kapolda Sultra, Irjen. Pol. Didik Agung Widjanarko, S.I.K., M.H., yang dinilai mampu menempatkan aparat sebagai pengayom dan pelindung.
Aparat kepolisian tidak membungkam aspirasi, melainkan memastikan penyampaian pendapat berjalan sesuai aturan tanpa tindakan represif.
Ketua Bidang Hukum dan HAM PP GPI, Midul Makati, S.H., M.H., mengatakan bahwa pola penanganan Polda Sultra patut dijadikan contoh nasional.
“Di tengah suhu politik dan aksi unjuk rasa di berbagai daerah yang sering diwarnai ketegangan, Sulawesi Tenggara menunjukkan wajah yang berbeda. Aksi berjalan damai karena aparat, pemerintah daerah, dan demonstran sama-sama menempatkan diri secara proporsional. Ini keberhasilan Forkopimda Sultra, khususnya Kapolda, Ketua DPRD Sultra, dan Danrem 143 Haluoleo,” ujarnya.
Midul menegaskan bahwa hak menyampaikan pendapat dijamin dalam Konstitusi dan undang-undang, sehingga negara wajib melindunginya.
“Kapolda Sultra telah menjalankan amanat undang-undang dengan baik. Beliau dan jajarannya menunjukkan profesionalisme tinggi dengan memberikan ruang aspirasi, sembari tetap menjaga keamanan dan ketertiban umum,” tambahnya.
Keberhasilan ini juga disebut sebagai hasil sinergi seluruh unsur Forkopimda Sultra yang mampu menjaga komunikasi dengan masyarakat.
Strategi pendekatan dialogis dinilai dapat menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan mengurangi potensi gesekan di lapangan.
“Pola ini harus dipertahankan dan dijadikan role model nasional dalam penanganan aksi unjuk rasa. Bahwa aspirasi harus didengar, dirangkul, dan dikelola secara bijak, bukan ditutup dengan kekerasan,” kata Midul.
PP GPI mengapresiasi Kapolda Sultra Irjen. Pol. Didik Agung Widjanarko, Danrem 143 Haluoleo, dan Ketua DPRD Sultra yang berhasil menyeimbangkan stabilitas daerah dan hak-hak demokratis warga.
“Ini bukti bahwa Sultra bisa menjadi contoh daerah yang harmonis dalam mengelola dinamika politik dan sosial. Semoga prestasi ini bisa menjadi teladan bagi wilayah lain di Indonesia,” tutup Midul Makati.
Editor : Agus Setiawan
