KENDARI – Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi dibentuk di Kota Kendari, menyoroti kompleksitas permasalahan kekerasan terhadap jurnalis di wilayah tersebut yang angkanya tergolong tinggi di Sulawesi.
Pembentukan KKJ Sultra ini merupakan bagian dari Program Jurnalisme Aman yang diinisiasi oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari dan Komite Keselamatan Jurnalis Nasional, didukung Yayasan Tifa.
Pembentukan KKJ Sultra dilaksanakan beriringan dengan Pelatihan Keamanan Jurnalis dan Focus Group Discussion (FGD) terkait Keamanan Jurnalis yang digelar selama 24-25 Oktober di Kendari.
Kegiatan ini melibatkan puluhan peserta dari berbagai organisasi, termasuk AJI Kendari, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sultra, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sultra, Walhi Sultra, PusPAHAM Sultra, perwakilan pengacara, dan pers mahasiswa.
Dalam kepengurusan awal, Koordinator KKJ Sultra dipercayakan kepada Fadli Aksar dari IJTI (Jurnalis Metro TV), dengan M. Sadli Saleh dari AJI Kendari sebagai Sekretaris, dan Yuni Kasir dari PusPAHAM sebagai Bendahara.
Erick Tanjung, Koordinator Advokasi AJI Indonesia sekaligus KKJ Nasional, dalam sambutannya mengungkapkan keprihatinan atas meningkatnya kasus kekerasan terhadap jurnalis secara nasional.
“Saat ini sejak Januari hingga Oktober 2025 terdapat 70 kasus adalah angka yang signifikan dalam Januari–Oktober dalam 3 tahun terakhir,” katanya, menyoroti serangan digital yang mencapai 20 kasus dan menjadi angka tertinggi dalam 5 tahun terakhir.
Sementara itu, Ridwan Lapasere, anggota Advokasi AJI Indonesia dan AJI Palu, mengungkapkan bahwa berdasarkan data dan verifikasi Program Jurnalisme Aman, Sultra menjadi provinsi dengan kasus kekerasan terhadap wartawan paling tinggi di Sulawesi dalam tiga tahun terakhir.
Lebih spesifik, Ridwan menyoroti perbedaan pola pelaku kekerasan di Sultra. “Di Sultra, pelaku kekerasan terhadap jurnalis, berbeda dengan kawasan yang lain yang biasanya dilakukan oleh aparat, di Sultra pelakunya orang tidak dikenal,” ungkapnya.
Koordinator KKJ Sultra terpilih, Fadli Aksar, menambahkan bahwa permasalahan di Sultra cukup kompleks, mulai dari ketidakpahaman wartawan terhadap kode etik, bisnis media yang tidak sesuai dengan peraturan Dewan Pers, hingga minimnya bantuan advokasi.
“Di Sultra ini, belum pernah ada kasus media sampai ke pengadilan, semua berhenti di penyelidikan. Karena kurang advokat dan tidak ada pendampingan pengacara,” ujarnya.
Arie Mega Project Officer Jurnalisme Aman menegaskan bahwa KKJ Sultra hadir sebagai wadah bersama yang melibatkan multistakeholder jurnalis, organisasi sipil, dan lembaga bantuan hukum untuk saling menguatkan.
“Bukan sekadar forum tapi wadah untuk saling menguatkan dan memastikan tidak ada jurnalis yang berjalan sendirian ketika mengalami kekerasan,” ucapnya.
Kedutaan Besar Kerajaan Belanda yang mendukung Program Jurnalisme Aman juga turut hadir. Sinta Suryani, Senior Policy Officer Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, menyampaikan apresiasinya terhadap program ini yang telah berjalan selama kurang lebih 4 tahun.
“Kebebasan pers merupakan salah satu fokus dan kami sangat mendukung program ini,” katanya.
Editor : Agus Setiawan
